Senin, 15 September 2014
10.39
Unknown
Download Gratis, Skripsi
No comments
10.30
Unknown
Berita Terbaru
No comments
Jakarta, Kemdikbud – Guna
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah melakukan kajian
manajemen dan kajian akademik untuk membentuk unit khusus pengelolaan
beasiswa.
Pembentukan unit khusus ini mengingat banyaknya
beasiswa yang disedikan di Kemdikbud tetapi pengelolaannya terpisah
berdasarkan unit kerja masing-masing. “Sudah ada kajian unit yang
mengelola semua beasiswa yang ada di Kemdikbud, karena saat ini
pengelolaan beasiswa tersebar di Dikti, Setjen, dan
direktorat-direktorat lainnya,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignyo, saat jumpa pers di Gedung D
Kemdikbud, Jakarta (11/09/2014).
Unit ini diharapkan akan lebih fokus memberikan
pelayanan, mulai dari informasi, mekanisme pendaftaran, hingga pencairan
dana bagi penerima beasiswa baik yang studi di dalam maupun di luar
negeri.
Hambatan yang saat ini dihadapi Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) adalah panjangnya alur
pencairan beasiswa. Kemdikbud mengelola dari segi administrasi dan
Kementerian Keuangan mengelola pencairan dana.
Secara administrasi, proses untuk mencairkan dana
dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) oleh Ditjen Dikti. Adapun syarat untuk mengeluarkan SPP
ini adalah salah satunya berupa kelengkapan dokumen progress report dari penerima beasiswa (karyasiswa). “Begitu progress report masuk, dalam dua hari SPM selesai dan sudah kami serahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” jelas Patdono.
Progress report tersebut dimaksudkan
untuk memastikan penerima beasiswa benar berada di lokasi tempatnya
menempuh studi, aktif mengikuti kegiatan akademik, termasuk memantau
nilai akademik dari mata kuliah yang diambilnya. Patdono menjelaskan,
mahasiswa harus melaporkan dengan benar dan dengan sepengetahuan
supervisor sehingga dapat memberikan pengendalian bagi yang mengalami
kesulitan bidang akademik sebagai bagian dari quality assurance.
Untuk pencairan dana beasiswa, prosesnya
menggunakan sistem yang sangat ketat. Kesalahan kecil saja dapat
memperlambat pencairan. Penundaan dapat terjadi karena ada kesalahan
kode, pengetikan nomor rekening, nama, gelar, alamat, bank tujuan dan
lainnya. Dokumen akan dikembalikan ke Kemdikbud untuk direvisi yang
menyebabkan keterlambatan pencairan dana.
10.12
Unknown
Kurikulum
No comments
Dalam teori kurikulum (Anita Lie, 2012) keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum --termasuk pembelajaran-- dan penilaian pembelajaran dan kurikulum.
Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum, menjadi amat penting. Karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran.
Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013
ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”.
Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya.
Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan.
Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah.
Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.
Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013
ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”.
Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya.
Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan.
Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah.
Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.
Langganan:
Postingan (Atom)



